Sejarah Konflik Palestina-Israel
Konflik internasional antara Palestina dengan Israel terhitung telah memasuki bulan ke-25 sejak penyerangan Hamas kepada Israel pada 7 Oktober 2023. Selama 25 bulan itu pula Palestina dibombardir dengan berbagai serangan militer yang meluluhlantakkan segala sektor. Tercatat, sebanyak 67.000 warga tak bersalah menjadi korban dalam genosida yang berdalih sebagai operasi militer. Hal tersebut memupuskan impian 20.000 anak yang masih memandang dunia dengan penuh warna. Selain serangan militer, Israel dengan konstan memblokade seluruh jalur masuk ke Palestina, yang otomatis menyebabkan krisis air dan makanan secara berkepanjangan.
Permasalahan Palestina-Israel telah meledak sejak 1917. Inggris yang kala itu menduduki Palestina menjanjikan negara untuk tempat tinggal bangsa Yahudi yang kemudian ditolak oleh bangsa Palestina pada 1919. Pada 1948, sebagai hasil dari resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ke-181, Israel secara resmi diakui sebagai sebuah negara, sedangkan Palestina dipecah menjadi beberapa negara yang kemudian memicu perang Arab-Israel selama 8 tahun.
Konflik Palestina-Israel semakin memanas pada tahun 1990, yang dipicu oleh peristiwa intifadah pertama dan kedua karena perilaku Israel yang semena-mena menculik, membunuh, dan melarang kegiatan beribadah. Pada rentang tahun 1990 sampai 2000, Palestina dan Israel nyatanya telah menandatangani Perjanjian Oslo sebagai upaya perdamaian. Namun, perjanjian tersebut tidak berhasil karena kedua kubu saling tuduh-menuduh telah melanggar hasil perjanjian.
Posisi Indonesia dalam Keterlibatan Konflik
Sebagai negara yang menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologis dan konstitusional, Indonesia telah menegaskan posisinya terhadap konflik Palestina-Israel dalam alinea pertama Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”
Pernyataan alinea pertama menegaskan bahwa Indonesia tidak menerima bentuk penjajahan dalam bentuk apa pun, termasuk kedudukan Israel di atas Palestina. Rumusan pembukaan UUD 1945 merupakan bentuk sikap solidaritas dan navigator diplomasi Indonesia sebagai negara non-blok yang menganut prinsip bebas aktif melalui alinea keempat, yakni: “Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”
Berdasarkan prinsip konstitusional tersebut, Indonesia secara konsisten menolak mengakui Israel sebagai sebuah negara. Pembukaan UUD 1945 bukan hanya sebagai dasar konstitusi, tetapi merupakan sebuah janji moral terhadap asas kemanusiaan yang beradab. Di ranah internasional, Indonesia pernah menjadi Anggota Dewan Keamanan tidak tetap PBB pada 2 periode berbeda, yakni pada 2007–2009 dan 2019–2020. Keanggotaan dewan keamanan yang secara tidak tetap itu dapat menjadi investasi politik terhadap isu dan hubungan diplomatik Indonesia, khususnya dalam penyelesaian konflik Palestina Israel.
Selama periode tersebut, Indonesia mengutuk agresi militer Israel terhadap Palestina dalam konferensi organisasi Islam, serta mendukung putusan Dewan Keamanan PBB 1701 terkait gencatan senjata antara kedua belah pihak. Dalam rencana pertahanan strategis yang disusun oleh Kementerian Pertahanan, Indonesia berupaya untuk menggunakan politik bebas aktif untuk menjaga segala hubungan baik serta menjadi jembatan bagi isu-isu kemanusiaan, terutama memastikan Dewan Keamanan PBB untuk terus memberikan perhatian dan penyelesaian konflik Palestina-Israel.
Fakta dan Mitos Hubungan Indonesia-Israel
Konsistensi menolak Israel ibarat pedang bermata dua bagi Indonesia. Pasalnya, terdapat beberapa fakta dan rumor yang mengatakan bahwa Indonesia terlibat hubungan “diplomatik” dengan Israel meski secara konsisten mendukung Palestina. Pada era Presiden Soeharto, lebih tepatnya pada periode 1978–1982, Indonesia melancarkan operasi intelijen yang bernama “Operasi Alpha” sebagai kedok untuk pengadaan pesawat tempur A-4 Skyhawk.
Pelaksanaan Operasi Alpha dilatarbelakangi oleh krisis moneter tahun 1965 yang memaksa Indonesia tidak sanggup melunasi hutang kepada Uni Soviet sebesar 800 juta dolar. Hal tersebut mengakibatkan Indonesia krisis alat utama sistem senjata (alutsista) baru bagi pertahanan negara. Dalam upaya untuk modernisasi dan memperkuat pertahanan udara, Kementerian Pertahanan mengajukan A-4 Skyhawk di antara tiga pesawat tempur lainnya.
Negosiasi dimulai pada tahun 1978 ketika Jenderal M. Jusuf bertemu dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dalam pertemuan selama 45 menit itu, Indonesia berencana membeli 28 unit Pesawat A-4 Skyhawk sebesar 33,7 juta dolar. Namun, pemerintah Indonesia tidak dapat menyanggupi pembelian pada tahun 1978 yang kemudian disarankan Amerika Serikat untuk menunda pembelian pada 1979.
Akan tetapi, pada tahun 1979, Jenderal Moerdani mengamankan kesepakatan pembelian 30 unit A-4 Skyhawk dari Israel sebesar 25 juta dolar yang mengejutkan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Selain kesepakatan pengadaan 30 pesawat A-4 Skyhawk, Israel dan Indonesia juga sepakat mengadakan pelatihan tempur bagi 10 pilot Tentara Negara Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) selama 3 bulan dengan 20 jam terbang. Berdasarkan autobiografi Marsekal Djoko Poerwoko, para pilot yang diterbangkan ke Israel bahkan tidak mengetahui akan diterbangkan ke mana, sebelum akhirnya tiba di boarding pass bandara Frankfurt untuk menuju Tel Aviv. Para pilot dipaksa untuk menyamar dengan mengganti identitasnya dan tidak akan diakui sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) apabila misi gagal.
“Misi ini adalah misi rahasia, maka yang merasa ragu-ragu, silahkan kembali sekarang juga. Kalau misi ini gagal, negara tidak akan pernah mengakui kewarganegaraan kalian. Namun, kami tetap akan mengusahakan kalian semua bisa kembali dengan jalan lain. Misi ini hanya akan dianggap berhasil, apabila ‘Sang Merpati’ telah hinggap,” tulis Djoko Poerwoko dalam autobiografinya.
Setelah keberhasilan Operasi Alpha, Indonesia kembali menjalin hubungan bilateral dengan Israel. Pada periode 1990-an, Israel mengirimkan personil militer ke Indonesia untuk melatih operator pesawat A-4 Skyhawk, sedangkan Indonesia kembali mengirim personilnya untuk mempelajari sistem navigasi pengiriman senjata ke Israel. Pada tahun 1993, Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin, untuk membuka kemungkinan kerjasama dagang. Hubungan bilateral tersebut dilanjutkan dengan ditandatanganinya perjanjian Indonesia-Israel yang disaksikan oleh Abdurrahman Wahid.
Hubungan bilateral Indonesia-Israel bak remaja puber yang masih labil dalam mengambil keputusan. Pada tahun 2002, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan pernyataan kontroversial tentang hubungan kedua negara. “Israel percaya dengan Tuhan. Kita punya hubungan diplomatik sekaligus mengakui Tiongkok dan Rusia, negara-negara tak bertuhan. Aneh rasanya kalau kita tidak mengakui Israel. Ini yang perlu kita perbaiki dalam Islam,” ujar Presiden keempat Indonesia saat diwawancarai oleh ABC.
Akan tetapi, pernyataan tersebut dibantah pada tahun 2005 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, “Komunikasi apapun antara pejabat Indonesia dan Israel harus membahas upaya membantu kemerdekaan bangsa Palestina.” Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah dalam Bab X Hal Khusus Nomor 150 yang berisi pernyataan bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Pada tahun 2025 ketika melakukan pertemuan dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia akan mengakui Israel dan akan menjalin hubungan diplomatik apabila negara Timur Tengah tersebut mengakui Palestina. Ucapan Presiden Prabowo akan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel bak berjalan tanpa alas di padang pasir, pasalnya Israel yang membumihanguskan Gaza tentu tidak akan sudi mengakui sebuah negara bernama ‘Palestina’.
Pasukan Perdamaian, Sebuah Lagu dan Metamorfosa
Melalui konferensi pers Kementerian Pertahanan dan Markas Besar (MABES) TNI, Agus Subiyanto selaku Panglima TNI menyatakan bahwa TNI sedang menyiapkan pasukan berjumlah 20.000 personil yang akan dipimpin oleh Jenderal bintang tiga dalam suatu misi kemanusiaan. Pasukan akan terdiri dari batalyon kesehatan, batalyon zeni konstruksi, batalyon bantuan, serta batalyon mekanis yang dilengkapi dengan helikopter, pesawat, dan rumah sakit kapal yang ditujukan untuk misi kemanusiaan.
Pengiriman pasukan perdamaian, sekali lagi menandai fase baru dalam pergolakan hubungan antara Indonesia dengan Israel. Hubungan diplomatik Indonesia-Israel merupakan polemik ditengah tengahnya tariknya tangisan yang akan sulit dituntaskan melalui yel-yel perdamaian. Genosida yang dilakukan bukan hanya sekedar fakta, melainkan kemanusiaan yang diberedel lewat pelatuk senjata, karena hakikatnya perang bukanlah sesuatu untuk mendulang kejayaan, tetapi jelmaan neraka yang turun melalui jutaan tangisan.
Referensi:
[1] Hadiyanto, F. S., & Sulistiyono, S. T. (2024). National Interests are above International Affairs: Indonesian-Israeli Intelligence Operations on the Purchase of A-4 Skyhawks, 1978–1982. Department of History, Faculty of Humanities, Universitas Diponegoro.
[2] “Indonesia rules out diplomatic ties with Israel, reaffirms pro-Palestine stand”. Forbes.com.
[3] Jennifer Byrne (17 April 2002). “Interview with Abdurrahman Wahid”. ABC.
[4] Lukman, M. Z. (2023). Indonesia’s Foreign Policy Post-Reform in the United Nations Security Council. Ilomata International Journal of Social Science. Universitas Hasanuddin.
[5] Poerwoko, F. Djoko. 2007. Menari di angkasa. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
Penulis : Dzakwan Putra Andrava
Ilustrator : Diskca Tri Ayu Amara
Editor : Muthiara ‘Arsy