Puluhan orang melakukan aksi damai di depan Balai Kota Surakarta dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia yang jatuh pada Selasa (10/12). Aksi tersebut merupakan kelanjutan dari aksi yang telah dilaksanakan sejak September, bertajuk #ReformasiDikorupsi. Dalam aksi di depan Balai Kota Surakarta, massa tergabung dalam aliansi Solo Bergerak (Sorak).
Pada aksi tersebut, massa membawa 13 tuntutan diantaranya tolak pasal bermasalah dalam R-KUHP, mengusut tuntas kematian 5 aktivis #RevormasiDikorupsi dan represifitas polisi selama aksi, dan menuntut pemerintah bertanggungjawab terhadap konflik agraria. Selain itu, mereka juga menuntut pemerintah untuk segera mensahkan RUU PKS dan RUU PRT.
“Hari ini isu yang diangkat adalah isu nasional. Kami mempermasalahkan berbagai RUU bermasalah dan perlakuan aparat TNI maupun POLRI yang bersifat represif,” kata Sora, selaku humas dari aksi Sorak kali ini.
Aksi ini membawa banyak masalah-masalah lokal yang terjadi di sekitar Solo. Banyak kasus-kasus agraria dan penggusuran yang terjadi seperti penggusuran Jebres Demangan, Kentingan Baru, di sepanjang Bengawan Solo serta maraknya pencemaran-pencemaran lingkungan. Walaupun banyak masalah agraria yang terjadi di Solo, pemerintah kota cenderung diam dan tidak melakukan penanganan apapun. Sampai saat ini masih banyak warga yang terlantar dan harus tidur di pinggiran jalan, memakai tenda-tenda sebagai tempat tidur, dan menumpang di rumah tetangga atau sanak saudara.
Sora menambahkan “Pemerintah kota harus bertanggung jawab kepada warga yang kehilangan tempat tinggal dan juga membenahi penataan kota secara benar.”
Dalam aksi tersebut, beberapa peserta maju menyampaikan orasinya mengenai permasalahan di Indonesia, khususnya di Surakarta. Secara keseluruhan aksi berlangsung damai, walau sempat ada gangguan berupa turunnya hujan dan suara musik dari dalam kantor Balai Kota. []
Penulis: Ndarurianti
Fotografer: Khalifah Imam Ali, Regina Dewitri, Difa Isnaeni, dan Irfan Julyusman