Dalam melakukan pemeriksaan, Badan Pengawas Keuangan(BPK) membuat peringkat yang menunjukkan penilaian BPK mengenai kualitas laporan keuangan yang diperiksa. “BPK membagi peringkat tersebut menjadi empat kategori, yaitu: Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar, dan Menolak Memberikan Pendapat,” tutur Ketua BPK, Harry Azhar Azis dalam pidatonya di Seminar Nasional “BPK Pengelolaan Keuangan Negara & Kesejahteraan Rakyat” pada Selasa (17/3). Bertempat di auditorium UNS, seminar nasional ini dihadiri Anggota Komisi XI DPR RI, Mohammad Hatta dan Dr.Abdul Kharis Al-Masyhari, SE. M. Si.
UNS dan Wajar Tanpa Pengecualian
Wajar Tanpa Pengecualian adalah peringkat tertinggi didalam pengelolaan keuangan, khususnya tentang laporan keuangan. “Ibarat mahasiswa dengan nilai IPK, UNS memperoleh nilai A dalam WTP,” terang Harry memuji universitas yang baru saja merayakan ulang tahun ke-39 ini.
BPK memberi standar tidak lebih 3% agar sebuah instansi tersebut bisa disebut WTP. Standar ini dihitung dari pengeluaran tiap tahun. “Jika suatu instansi ingin tetap mendapat status WTP, sebuah instansi dapat memberi kejelasan anggaran pengeluaran tiap tahun sekurang-kurangnya 97%,” lanjut Harry. Kebijakan efisiensi anggaran juga diberlakukan, “Ketika membeli sesuatu dengan harga mahal padahal ada yang lebih murah dengan kualitas bahkan merk yang sama, maka tidak termasuk dalam efisiensi anggaran,” ujar Harry menambahkan.
Data yang diperoleh dari BPK, lima tahun lalu, persentase instansi di Indonesia yang mendapat peringkat WTP sebesar 34%. “WTP di pemerintah daerah rata-rata bertambah 6% tiap tahun,” jelas Harry.
Tahun ini, UNS kembali memperoleh status WTP. “Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, UNS memperoleh opini WTP,” ungkap Sutarno dalam sambutannya mewakili rektor UNS.
Sutarno mengatakan bahwa dengan berstatus WTP, secara tidak langsung meningkatkan semangat untuk maju yang berimbas pada peningkatan kinerja pegawai di UNS. “Dengan kinerja dan tata keuangan banyak yang masih harus diperbaiki,” lanjutnya.
Selain bangga dengan kemajuan UNS, Sutarno juga mengungkapkan harapannya terhadap BPK. “Peran BPK seyogyanya menjaga dan memastikan bahwa keuangan negara memang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.”
Harapan tersebut diamini oleh Harry Azhar yang mengatakan bahwa saat ini, BPK sudah berusaha menjaga keuangan negara, terutama di Kota Solo, “Pertanggungjawaban, sudah ada undang-undang. Laporan Keuangan Kota Solo bisa dilihat di websitenya BPK. Lengkapnya datang ke Kantor BPK, kirim surat, ktp, nanti akan ditindaklanjuti,” pungkas Harry. (Gilar)