Aksi (10/11) “Surakarta Memanggil” di Bundaran Gladak diwarnai orasi, pembakaran ban, dan penyampaian aspirasi oleh masyarakat. LPM Kentingan/Editiawan P.

Hari Pahlawan 2026 Jadi Momentum Unjuk Rasa Jilid Ketiga “Surakarta Memanggil”

SOLO — Hari Pahlawan 10 November 2026 jadi momentum unjuk rasa “Surakarta Memanggil” di Bundaran Gladak. Total tuntutan bertambah menjadi 10 dengan tambahan tuntutan pembatalan gelar pahlawan bagi Soeharto. 

Diplomasi dengan DPRD se-Solo Raya dinilai tidak memuaskan

Mandataris Koordinator Pusat sekaligus Presiden BEM UNISRI, Daffa Adnanabin, menyatakan pihaknya telah menyerahkan draft tuntutan ke tujuh DPRD se-Solo Raya pada 1 November lalu dengan tenggat waktu satu pekan. Namun, progres di tingkat legislatif dinilai kurang memuaskan. 

“Sudah ada empat wilayah yang memberikan jawaban, tapi belum memuaskan. DPRD saat menerima tuntutan hanya sekadar mengirimkan (ke pusat), tidak memberikan argumentasi rasional atau dukungan atas tuntutan kita. Kalau cuma sekadar kirim surat, kita pun bisa lewat kantor pos,” ungkap Daffa (10/11/26). 

Mimbar Bebas dan Solidaritas Akar Rumput

Keterlibatan massa dalam aksi ini mencakup aliansi mahasiswa Solo Raya, kelompok kolektif, hingga masyarakat umum.

Kendati demikian, para mahasiswa sepakat menanggalkan almamater kampus masing-masing dan melebur menjadi satu barisan utuh bersama rakyat tanpa sekat kelembagaan.

“Karena kita disini sifatnya adalah pesta rakyat, mimbar bebas. Kita buka tidak secara konstitusional atau diplomatis seperti dalam DPRD, agar seluruh elemen masyarakat bisa bergabung dengan kami,” jelas Daffa.

Eks Aktivis 98 berorasi saat aksi ketiga “Surakarta Memanggil” di Bundaran Gladak. LPM Kentingan/Editiawan P.

Keterbukaan ruang langsung disambut dengan tumpahnya kemarahan publik ke dalam barisan. Ahmad Farid Umar, seorang warga sekaligus eks-aktivis ’98, turut “turun gunung” dan mengambil alih pelantang suara. Dalam orasinya, ia menyoroti kebijakan rezim yang membuang ribuan triliun untuk program MBG, sementara rakyat dicekik biaya hidup dan dibiarkan menderita akibat bencana.

“Rakyat dikejar-kejar disuruh bayar pajak, sementara hutan dibakar lima bulan demi kepentingan oligarki sawit dan pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Bila Prabowo tidak mau mengubah arah kebijakan dan tidak pro terhadap rakyat, maka harus mundur. Lawan! Revolusi!” seru Ahmad lantang yang langsung disambut sorak-sorai massa aksi.

Sinyal Gelombang Protes yang Lebih Besar

Menatap langkah ke depan, Daffa memastikan pergerakan tidak akan mogok. Diplomasi akan terus ditempuh untuk sisa wilayah DPRD yang belum memberikan respons atas tuntutan mereka. 

Lebih dari itu, aliansi ini tengah merajut konsolidasi yang jauh lebih luas guna menyatukan gerakan. Komunikasi intensif terus dibangun dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan jaringan aliansi mahasiswa Jawa Tengah untuk menciptakan gelombang tekanan secara nasional.

“Kita selalu berdiskusi dan berkoordinasi terkait isu-isu yang ada. Karena disitulah kemudian kita bisa mewujudkan eskalasi massa yang jauh lebih besar di Indonesia melalui konsolidasi-konsolidasi secara nasional,” pungkas Daffa.

Menurutnya, sebelum mencapai titik tersebut, mahasiswa saat ini perlu mengedepankan pencerdasan bersama masyarakat terlebih dahulu. Hal ini dinilai mendesak agar warga tidak mudah dibenturkan oleh narasi buzzer pemerintah. Aksi berskala nasional bersama BEM SI baru akan ditempuh ketika penyatuan pandangan masyarakat di akar rumput Solo Raya sudah benar-benar terbentuk.

 

 

Reporter: Kartika, Dzakwan, Rohman, Jelita, Wantech, Nisa

Fotografer: Edi

Editor: Tiara Nur A