“Kalau Mau Jadi Rektor, Masuk HMI Saja!”

Oleh: Adhy Nugroho

SUASANA GADUH menghampiri Rektor UNS, Ravik Karsidi, saat tengah berjalan-jalan di Car Free Day, Minggu, 12 November 2017 lalu. Kegaduhan datang dari para mahasiswa UNS yang tengah mendirikan stan di jalanan lengang tanpa kendaraan.

Hari itu Ravik tak sekadar jalan-jalan pagi. Acara jalan pagi juga dimaksudkan untuk memperingati penetapan Lafran Pane, pendiri Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sebagai pahlawan nasional. Ravik sebagai alumnus HMI sudah barang tentu menghadirinya.

Tampak pula Hardono, salah seorang presidium Korps Alumni HMI (KAHMI) Solo, hadir pagi itu. Kegaduhan tampak menarik bagi Hardono untuk sekadar meraih mik, menyambangi stan, kemudian melontarkan sebuah pernyataan nyentrik. “Kalau mau jadi wakil rektor, rektor, atau presiden… masuk HMI saja!” Katanya. Sebagian mahasiswa tersenyum meringis.

Di luar konteks kaderisasi, ucapan Hardono memang bukan sepenuhnya omong kosong. Beberapa alumnus HMI terbukti sempat menduduki jabatan-jabatan penting di ranah birokrat kampus. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan UNS, Mohammad Jamin, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama, Widodo Muktiyo, serta Ravik Karsidi, semua alumni HMI.

Tak hanya itu. Nama-nama seperti Jusuf Kalla, Akbar Tandjung, juga Mahfud MD membuat sulit untuk menyangkal pernyataan bombastis itu. Karena memang tak sedikit alumni HMI yang berkiprah dalam penyelenggaraan Negara. Termasuk Anies Baswedan yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Saat dimintai keterangan, Hardono menjelaskan serta mengklarifikasi bahwa tak ada jaminan atas pernyataan awalnya itu. “Jaminan kembali kepada manusianya sendiri dong. Kan semua sesuatu untuk bisa disebut sukses tergantung dirinya sendiri. Allah membukakan semua itu, tergantung manusianya, berusaha berikhtiar,” katanya.

Hardono malah menarik mundur tentang sejarah gerakan mahasiswa di era Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). Pada tahun 1978, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 0156/U/1978. NKK dimulai. Tidak ada aktivitas berbau politik di kampus. Selanjutnya, Surat Keputusan Nomor 037/U/1979 dibuat, ditambah Instruksi Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 002/DJ/Inst/1978. Senat Mahasiswa dan Dewan Mahasiswa mati.

“Mahasiswa yang dulunya peka terhadap situasi-situasi sosial, politik, ekonomi tidak muncul lagi,” ungkapnya. Maka dari itu, untuk meningkatkan kepekaan terhadap situasi-situasi tersebut sekaligus untuk mengembangkan diri, menurutnya mahasiswa perlu untuk bergabung dengan organisasi mahasiswa. Dalam hal ini, tentu saja yang ia maksud HMI.

PUJI TERTAWA. Seolah tak percaya Hardono pernah berkata begitu. “Hah? Masa, sih, bilang begitu?” Baginya, HMI tak pernah mengiming-imingi calon kadernya dengan jabatan. Tapi kalau menyoal relasi, Puji tak menampik. “HMI masih jadi organisasi mahasiswa terbesar. Alumninya banyak. Kalau cari akses gampang,” ungkapnya yakin. Atas ‘jaminan’ itu, Puji juga mengaku kesal banyak oknum yang sering mencatut nama HMI begitu saja. “Padahal baru jadi anggota ikut Latihan Kader (LK) I saja sudah bawa-bawa HMI.”

Turut mengklarifikasi ujaran Hardono, Puji menyatakan, ”di HMI enggak ditentukan kamu mau jadi apa. Terserah kamu mengembangkan dirimu seperti apa.” Ia juga memandang bahwa HMI memiliki prinsip kesadaran pada masing-masing individu. “Alumni HMI enggak cuma yang baik-baik aja, [seperti] Mahfud MD, Anies Baswedan, Pak Ravik. Tapi ya ada Anas Urbaningrum, Abu Bakar Baasyir,” katanya mencontohkan.

Puji telah menjadi anggota HMI sejak semester dua. Berawal dari kehausannya akan diskusi, Puji mencari organisasi yang dapat mewadahi kegiatan favoritnya tersebut. “Kalau sama teman satu kelas kadang obrolannya tidak satu frame. Kalau pembahasan di HMI itu komprehensif. Aku dapat melihat kemiskinan dari segi Sosial Antropologi, temanku yang dari jurusan Ekonomi bisa melihat dari sudut pandang jurusannya,” jelas Puji.

Atas sebab itu Puji memilih HMI. Organisasi yang kata temannya, “hobi diskusi. Pokoke nek ketemu mesti diskusi,” ungkap Puji sembari menirukan pernyataan sang teman yang dulu mengajaknya bergabung. Selepas bujuk rayu dan “searching-searching apa itu HMI,” ia akhirnya memutuskan untuk mengikuti Latihan Kader. “Kebetulan dekat-dekat itu [saat Puji dibujuk] ada Latihan Kader I dari HMI juga. Jadi, saya disuruh ikut sekalian”

Puji beruntung bisa bergabung dengan HMI. Sebaliknya, HMI sepatutnya juga bangga memiliki kader bernama lengkap Puji Rahayu ini. Soalnya, ia hafal dengan fasih apa yang menjadi tujuan HMI. “Terbinanya insan akademis pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah SWT,” katanya dalam satu tarikan napas!

Demi mencapai tujuan itu, Puji berpendapat, wajar apabila HMI memiliki kultur membaca dan diskusi yang kuat. Puji kemudian bercerita tentang pengalaman mengikuti kultur tersebut. “Ya harus baca buku dong! Kalau kita diskusi enggak bawa dasar, kita mau apa? Di situ ya paling dengerin, kan? Gak asik kalau dengerin thok.”

“Kalo aku, macam-macam, sih. Sastra aku juga suka. Karyanya Pram, Gadis Pantai. Max Havelaar, Multatuli,” lanjutnya bercerita. “Yang wajib, Sirah Nabawi! Eh, tapi enggak ada kata wajib sih, sebenarnya. Cuma kalau enggak baca itu ya kurang. Kalo yang wajib banget pasti Al-Quran,” pungkas Puji menyoal buku-buku.

Nyaris senada dengan Puji, Inang Jalaludin merasa aneh dengan ucapan Hardono. “Itu logika yang wagu,” nyinyirnya. Ia tak pernah merasa diuntungkan karena jaringan HMI.

Inang masuk HMI tahun 2012. Mahasiswa Sastra Inggris itu diajak kakaknya yang cukup dekat dengan para anggota HMI. Dia langsung terpikat pada diskusi-diskusi yang diadakan di sana. “Tan Malaka, ya, aku tahunya baru pas di HMI itu,” akunya.

Ia juga sempat menanyakan soal status HMI kepada kakaknya. “Itu cuma ormawa [organisasi mahasiswa]. Tapi mungkin, kadang ditunggangi saja [sama kepentingan politik], jawab kakaknya waktu itu.

Iklim politik praktis akhirnya benar-benar dirasakan Inang. “Dulu waktu sudah musim Pilpres, iklimnya [HMI] memang [cenderung] mendukung ke salah satu calon.” Meski ajakan memilih salah satu calon tidak disampaikan di acara-acara resmi, narasi-narasi semacam ini sering diulang di obrolan-obrolan non-formal.

“Obrolannya jadi tidak kuminati lagi.” Inang akhirnya memutuskan angkat kaki dari HMI.

Karena memiliki banyak alumnus dari kalangan pejabat, keterkaitan HMI dan politik praktis memang sempat jadi perdebatan. Mahfud MD dalam buku HMI 1963-1966 garapan M. Alfan Alfian, mengklaim bahwa HMI bukanlah partai politik. Orientasi mengisi kemerdekaan berarti organisasi ini harus berjuang melalui gerakan politik sehingga alumni-alumninya kelak dapat ambil peran dalam penyelenggaraan negara.

Dalam maksud itu, HMI telah menetaskan sepuluh naskah sebagai landasan perjuangan HMI. Mulai dari Pemikiran Keislaman-Keindonesiaan (1947), Kepribadian HMI (1963), hingga Nilai-nilai Dasar Perjuangan (1969). Doktrin-doktrin tertulis tersebut selalu berdasar pada tujuannya: “Terbinanya insan akademis, pencipta dan pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT.”

Pada era Orde Baru misalnya, HMI “berkompromi” dengan keadaan untuk mempertahankan diri. “Seolah-olah, HMI telah melupakan atau menyampingkan hal-hal penting lainnya, seperti kesetiakawanan kepada sesama pejuang Islam ataupun “ketundukan” atau keberpihakan kepada ideologi Nasakom ataupun kepada doktrin Manipol dan Usdek, termasuk Ganyang Malaysia”, tulis Eki Sjachruddin (2006).

MENYOAL KAHMI, organisasi tersebut bisa jadi tali penarik yang cukup ulet bagi para anggota HMI. Secara otomatis, kader HMI yang telah menuntaskan proses penciptaan di HMI akan melanjutkan pada proses pengabdian di KAHMI. Hal ini menjadikan KAHMI memiliki keanggotaan yang beragam. Tak hanya pejabat dan pengusaha, melainkan segala jenis pekerjaan yang dianggap sebagai bentuk pengabdian oleh masing-masing alumnus HMI.

Meski bersifat horizontal atau tidak bersifat hierarkis organisatoris, paling tidak KAHMI mampu memberi dukungan kepada HMI. Biasanya para alumni HMI memberikan jalan berupa dukungan moral dan tentu finansial. KAHMI juga sebagai jalan yang menyediakan akses pada lingkungan profesi para anggota HMI yang masih berstatus mahasiswa.

Tak syak, KAHMI dan HMI selalu memiliki kedekatan. Hardono mengamini hal itu. “Biasanya kawan-kawan HMI kalau punya kegiatan membutuhkan logistik. Dari KAHMI diharapkan memberikan kontribusi dari kegiatan-kegiatan yang ada. Itu budaya yang tercipta seperti itu,” katanya.

Puji mengungkapkan hal senada, “Dekat sih. Kan dari KAHMI, HMI jadi dapat pendanaan. Kami juga sering ngobrol sama KAHMI. Satu bulan sekali sowan ke sana.”

Dari sini, cukup mudah menguji pernyataan Hardono: tunggu saja siapa Rektor UNS setelah Ravik Karsidi.[]

Edisi Khusus III/Desember/2017 Organisasi Ekstra Kampus (Belum) Mampus