Kampus seharusnya menjadi ruang belajar, tempat orang bertukar pikiran, berdebat dengan sehat, dan perlahan memahami dunia. Di ruang seperti itu, mahasiswa belajar membaca kenyataan, mempertanyakan banyak hal, dan membangun cara berpikirnya sendiri.
Akan tetapi, dalam kehidupan kampus kita sering menjumpai suasana yang agak berbeda. Beberapa organisasi mahasiswa kadang terasa seperti miniatur negara kecil. Ada presiden mahasiswa, ada kementerian, ada koordinator, bahkan ada berbagai istilah jabatan yang terdengar sangat resmi dan megah. Struktur organisasi yang sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan kerja bersama, perlahan terasa seperti meniru bentuk pemerintahan sungguhan.
Tentu saja keberadaan organisasi seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) bukan sesuatu yang perlu dipersoalkan. Organisasi mahasiswa tetap penting sebagai tempat belajar berorganisasi, belajar mengambil keputusan, dan belajar bertanggung jawab terhadap kegiatan bersama. Banyak mahasiswa justru mendapatkan pengalaman berharga dari sana. Mereka belajar memimpin rapat, menyusun program kerja, dan bekerja dengan banyak orang yang memiliki pandangan berbeda.
Masalahnya muncul ketika suasana organisasi kampus mulai terasa terlalu menyerupai dunia kekuasaan. Gelar jabatan, hierarki, dan simbol-simbol kekuasaan kadang diperlakukan terlalu serius. Kampus yang semestinya menjadi ruang belajar bersama perlahan berubah seperti panggung kecil untuk memainkan peran sebagai pejabat.
Organisasi Tidak Masalah, yang Masalah Cara Kita Memanggil
Saya tidak punya masalah dengan keberadaan BEM di kampus. Organisasi mahasiswa seperti itu tetap penting. Ia bisa menjadi tempat belajar bekerja sama, belajar mengurus kegiatan, dan belajar memahami kepentingan banyak orang, apalagi dalam konteks gerakan mahasiswa. Dalam banyak hal, organisasi kampus memang bisa menjadi ruang latihan sebelum mahasiswa benar-benar masuk ke masyarakat.
Namun, ada satu hal yang kadang membuat saya merasa agak canggung. Bukan organisasinya, tetapi cara kita memanggil satu sama lain di dalamnya.
Di beberapa kampus, panggilan seperti “Mas Menteri”, “Mas Wamen”, “Mas Menko”, atau bahkan “Siap Pres” terdengar cukup biasa. Panggilan itu diucapkan dalam rapat, percakapan santai, bahkan di luar kegiatan organisasi. Awalnya, mungkin terdengar lucu atau sekadar mengikuti struktur organisasi yang sudah dibuat. Namun, lama-lama rasanya menjadi agak aneh bahkan cringe.
Kampus adalah ruang belajar, bukan kantor pemerintahan. Kita semua masih mahasiswa yang sedang belajar memahami banyak hal. Ketika panggilan-panggilan itu digunakan terlalu serius, suasana organisasi kadang terasa seperti simulasi kekuasaan. Seolah-olah jabatan kecil di kampus adalah posisi yang harus diperlakukan seperti jabatan negara.
Sebenarnya, kita bisa memanggil satu sama lain dengan cara yang jauh lebih sederhana. Cukup dengan nama, atau mungkin dengan panggilan yang biasa digunakan sehari-hari. Cara seperti itu justru terasa lebih wajar dan justru tidak menimbulkan sekat yang tak terlihat di antara anggota organisasi.
Bagi saya pribadi, panggilan jabatan yang terlalu tinggi justru membuat suasana terasa kaku. Alih-alih terasa seperti teman yang sedang bekerja bersama, hubungan di dalam organisasi malah terasa seperti hubungan antara pejabat dan bawahan. Untuk bagi sebagian orang, termasuk saya, suasana seperti itu justru membuat organisasi terasa agak jauh (baca: elitis).
Negara Mahasiswa yang Gagal Sejak Awal
Kritik terhadap konsep “negara mahasiswa” sebenarnya tidak hanya datang dari pengamat luar. Dari dalam organisasi BEM sendiri, kritik semacam itu juga pernah muncul. Salah satunya disampaikan oleh Tiyo Ardiyanto ketika diwawancarai oleh LPM Kavling.
Dalam wawancara tersebut, dia mendapatkan pertanyaan yang cukup menarik. Kurang lebih seperti ini, Anda memposisikan diri sebagai orang yang kritis terhadap konsep BEM, tetapi Anda justru mencalonkan diri sebagai Ketua BEM. Lalu apa yang sebenarnya sedang Anda kejar?
Jawaban yang dia berikan langsung menyentuh persoalan dasar. Menurutnya ada semacam kerancuan ontologis di dalam tubuh BEM. Di satu sisi organisasi ini mereplikasi konsep negara dengan membuat struktur yang menyerupai pemerintahan, ada eksekutif dan ada legislatif. Namun, pada saat yang sama BEM tidak memiliki satupun syarat untuk benar-benar disebut sebagai negara.
Syarat negara sebenarnya cukup sederhana. Sebuah negara harus memiliki wilayah kekuasaan yang jelas, memiliki rakyat yang berada dalam wilayah kekuasaan itu dan memberikan legitimasi, serta memiliki kedaulatan untuk menjalankan kekuasaan tersebut. Tiga syarat ini tidak dimiliki oleh BEM, keluarga mahasiswa, atau organisasi kampus apa pun yang sering membayangkan dirinya sebagai negara mahasiswa.
Bagi saya pribadi, persoalan ini bukan hanya soal teori organisasi, tetapi juga soal cara kita membayangkan diri kita sendiri di kampus. Kita terlalu cepat meminjam simbol-simbol negara untuk sebuah organisasi yang sebenarnya hanya berfungsi mengkoordinasi kegiatan mahasiswa. Kita membuat presiden, kabinet, kementerian, bahkan terkadang berbicara dengan bahasa yang terasa sangat birokratis. Semua itu membuat organisasi kampus tampak besar, tetapi tidak serta-merta membuatnya memiliki aksi yang nyata.
Di titik ini, istilah negara mahasiswa sebenarnya lebih mirip metafora yang terlalu diperlakukan secara serius. Ia bukan negara, tidak punya wilayah kekuasaan, tidak punya rakyat yang diperintah, dan tidak punya kedaulatan politik. Sebab yang ada hanyalah mahasiswa yang berkumpul untuk mengatur kegiatan mereka sendiri.
Tiyo Ardianto juga menambahkan, bahwa sejatinya gagasan tentang negara mahasiswa sebenarnya sudah bermasalah sejak awal. Ia gagal secara ontologis. Imajinasi tentang negara itu sudah patah sejak dari syarat-syaratnya sendiri. Hal yang tersisa akhirnya hanya bentuknya saja, yaitu simbol-simbol kekuasaan yang dipinjam dari dunia pemerintahan.
Akibatnya, organisasi mahasiswa kadang berubah menjadi semacam ruang bermain peran. Ada presiden, ada menteri, ada kabinet, tetapi semuanya berdiri di atas struktur yang sebenarnya tidak memiliki kekuasaan nyata. Negara mahasiswa akhirnya tidak lebih dari panggung kecil untuk berpura-pura menjadi pejabat publik.
Republik Kecil yang Terlalu Serius
Kadang saya merasa beberapa organisasi kampus terlalu serius menjalankan perannya. Bukan serius dalam bekerja atau membuat kegiatan yang bermanfaat, tetapi serius dalam memainkan simbol-simbol kekuasaan.
Struktur organisasinya dibuat sangat megah. Ada kementerian ini, kementerian itu, ada koordinator bidang, ada berbagai istilah yang terdengar seperti di kantor pemerintahan. Rapat pun sering terasa seperti sidang resmi. Bahasa yang dipakai juga berubah menjadi sangat birokratis, seolah keputusan yang diambil akan menentukan nasib bangsa.
Padahal, kalau dilihat dari luar, yang sedang dibahas sering kali hanya soal program kerja sederhana. Kegiatan seminar, bakti sosial, atau acara diskusi kampus. Hal-hal yang sebenarnya bisa dibicarakan dengan santai, tanpa harus dibungkus dengan suasana yang terlalu resmi.
Akhirnya, organisasi kampus kadang terasa seperti sebuah republik kecil yang berdiri di tengah kehidupan mahasiswa. Ia memiliki struktur kekuasaan sendiri, bahasa resmi sendiri, bahkan kadang jarak sosial sendiri.
Menariknya, republik kecil ini sering dijalankan dengan kesungguhan yang luar biasa. Orang menjaga jabatannya dengan serius. Orang mempertahankan posisinya dengan penuh semangat. Seolah-olah yang sedang dipertaruhkan adalah masa depan negara, bukan sekadar kepengurusan organisasi mahasiswa yang akan selesai dalam satu periode.
Mungkin tidak ada yang salah dengan semua itu. Namun, saya merasa kehidupan kampus akan jauh lebih sehat jika kita tidak terlalu serius memainkan peran sebagai pejabat. Kita semua masih mahasiswa. Belajar, berdiskusi, dan bekerja bersama seharusnya bisa dilakukan tanpa harus mendirikan negara kecil di dalam kampus.
Tulisan ini saya buat berangkat dari keresahan sebagai mahasiswa yang kerap mempertanyakan relevansi “negara-negaraan” di kampus. Sebab musabab, dalam konteks gerakan mahasiswa, keberadaan jabatan-jabatan semacam itu justru sering menciptakan sekat-sekat tak kasat mata yang berujung pada kemacetan gerakan itu sendiri.
Tulisan ini juga sengaja saya kemas dengan bahasa yang ringan, dengan harapan bisa menjadi semacam tamparan kecil atau minimal sentilan bagi para “pejabat kampus” yang sibuk mondar-mandir dengan embel-embel jabatan yang … kalau dipikir-pikir, terlalu birokratis untuk ukuran dunia mahasiswa.
Penulis : Dipa
Editor : Tiara Nur A’isah