Oleh: Satya Adhi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) mengimbau mahasiswa tidak turun ke jalan 4 November lalu. Ada yang ngeyel.
SEMBILAN ORANG duduk melingkar di tengah ruangan berukuran sekira 6 x 10 meter. Delapan laki-laki, satu perempuan berjilbab. Dikelilingi lemari dan rak kayu yang nampak tua. Sejak pukul 20.00 WIB, mereka berbincang seru tentang apa yang akan terjadi esok hari.
Saya masuk ke ruangan, hampir pukul 23.00 WIB. Satu hari menjelang demonstrasi besar-besaran menuntut proses hukum terhadap dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kabar akan ada aksi serupa di tiga titik di Solo menyebar cepat.
Dua awak perempuan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Hukum (FH) UNS mengantar saya ke sana. Di daerah Yosodipuro, tempat markas HMI cabang Solo berdiri. Jalanan di depan sudah sepi. Bangunan di sekitarnya seakan tak berpenghuni.
Saya masuk. Mereka terhenyak sejenak. Yang bicara hanya kepulan asap rokok.
Rizal Abdurrahman yang pertama menyambut. Rizal adalah Ketua Bidang Pemberdayaan Umum HMI Solo. Sambil diperhatikan anggota HMI lain, ia duduk bersila. Berkata bahwa memang ada dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Rizal menyesalkan kepolisian yang lambat dalam menangani kasus ini.
Tak hanya menyesalkan, ia juga mempertanyakan. “Kenapa aksi ini menjadi isu sebesar ini. Sejauh yang kita analisis tadi, mungkin memang banyak kepentingan, sampai akhirnya isu-isunya menjadi semakin besar. Padahal hanya untuk seorang Ahok.”
“Hanya untuk seorang Ahok,” ia mengulang lagi kalimat terakhirnya. “Ini pasti ada ‘main’ di belakang.”
Di tataran Pengurus Besar HMI sendiri memang ada instruksi untuk turun aksi pada 4 November. “Kalau kita [HMI Solo] mengartikan aksi itu tidak harus turun ke jalan sebenarnya,” lanjut Rizal. Pun kalau kita turun ke jalan, isunya jangan sampai dicaplok oleh orang-orang radikal atau orang-orang yang berkepentingan.” Tak jelas siapa “orang-orang radikal” dan “orang-orang yang berkepentingan” yang Rizal maksud. Namun saya mulai paham.
Rizal selesai bicara. Saya izin untuk tetap di tempat. Mengamati. “Mangga, mau pesan minum dulu?” salah satu anggota menawarkan. Ada yang memesan rokok, es kopi, es teh, teh hangat. Saya memilih kopi hitam hangat untuk mengusir kantuk. Satu plastik.
Salah seorang anggota keluar membeli pesanan. Lalu Pandu Irawan, Ketua HMI Solo mulai angkat bicara. Lelaki bertubuh gempal ini bertanya, “Kalau dari BEM S… eh, BEM UNS gimana?” Pertanyaannya dilanjutkan ke dua pertanyaan lain. “KAMMI [Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia] enggak aksi ya? Lalu kalau sikap dari KAMMI?
Jawaban atas pertanyaan Pandu saya dapatkan beberapa jam sebelumnya. BEM UNS tidak turun ke jalan. Sementara pada 3 November 2016, beredar kabar bahwa Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) menurunkan instruksi mengejutkan: Mengimbau para mahasiswa untuk turun ke jalan pada 4 November 2016 dan ikut menuntut kepolisian menyelesaikan kasus yang menjerat Ahok (bemindonesia.or.id, 3 November 2016). Instruksi ini merupakan reaksi BEM SI atas Surat Imbauan Nomor 350/B/SE/2016 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristek Dikti.
Kemenristek Dikti mengimbau sivitas akademika untuk tidak terlibat secara langsung dalam aksi 4 November. Kalaupun terlibat, sivitas akademika tidak boleh mengenakan atribut almamater.
Sementara beberapa organisasi mahasiswa Islam yang saya temui berbeda sikap.
“Kita enggak ikut turun, enggak ikut demo,” ujar Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Kentingan, Tsania Nanda. Sikap PMII sendiri sama seperti sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Memilih penyelesaian secara hukum dan menjaga stabilitas negara.
“Besok [4/11] kami akan datang untuk meramaikan,” kali ini datang dari Ketua Gerakan Mahasiswa Pembebasan (Gema Pembebasan), Ibrahim. Meramaikan, tapi tidak boleh memakai atribut Gema Pembebasan. Karena, “Insya Allah Gema Pembebasan sendiri akan aksi besok Ahad [6/11). Secara umum, kata Ibrahim, sikap Gema Pembebasan selaras dengan sikap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
KAMMI UNS berbeda lagi. “Kami mendukung aksi yang akan dilaksanakan tanggal 4 November,” kata Ketua KAMMI Sholahuddin Al-Ayubi, UNS, Nurdin Hidayatullah. “Tapi kami tidak turun secara lembaga.” Artinya, KAMMI UNS mendukung, tapi tidak menginstruksikan anggotanya untuk turun ke jalan. Dengan kata lain, tidak boleh ada atribut KAMMI UNS saat aksi 4 November.
TAKBIR MENGGEMA di langit kota Solo, Jumat siang, 4 November 2016. Usai salat Jumat, ratusan massa umat Islam berjalan kaki dari Balai Muhammadiyah menuju bundaran Gladag. Demonstrasi juga terjadi di kawasan Manahan, tapi aksi paling masif terjadi di Gladag. Mereka melakukan aksi serupa dengan umat Islam di Jakarta – meski dengan jumlah massa yang jauh lebih sedikit. Beberapa kalangan demonstran menyebutnya aksi damai.
Di bundaran Gladag yang dituju, satu mobil polisi Mercedes Benz bak terbuka bersiaga di belakang patung Slamet Riyadi. Setidaknya dua puluhan aparat kepolisian berjaga. Belasan Polwan berhijab juga didaulat untuk mengamankan aksi. Jalanan mendadak macet.
Dua spanduk sudah terpasang di sana, entah sejak kapan. Di spanduk tertulis: “Solo cinta Islam dan damai.” Para demonstran sendiri membawa spanduk utama bertuliskan, “Aliansi Aksi Solo Bela Islam.” Beberapa logo organisasi Islam tercetak di spanduk. Barisan Pemuda Islam, Pemuda Muhammadiyah, Puteri Muhammadiyah, Tapak Suci, Lembaga Zakat Al-Azhar, KAMMI, dan beberapa logo lain yang tidak saya kenal.
Para demonstran tumpah di depan patung Slamet Riyadi. Panji-panji dikibarkan. Poster-poster tuntutan semisal “We stand with Al-Maidah 51,” “Tangkap dan Adili Ahok,” “Penjarakan Ahok,” dan “Teman Ahok No! Lawan Ahok Yes!” diacungkan ke udara. Para fotografer giat menekan tombol rana sambil mengintip lewat kamera masing-masing. Para wartawan sibuk menodong alat perekam ke peserta aksi. Di tengah kerumunan, sebuah mobil pick up diparkir. Menjadi panggung orasi berbagai organisasi Islam di Solo.
Termasuk KAMMI cabang Solo.
Usai beberapa perwakilan berorasi, koordinator lapangan (korlap) aksi mengundang perwakilan KAMMI untuk melakukan orasi. Seorang lelaki muda lantas maju, menaiki mobil, menggenggam mikrofon, kemudian berteriak. “Takbir!”
“Allahu Akbar!” Massa menyahut sambil mengangkat kepalan tangan.
Luthfi Al-Hakim, ketua KAMMI Solo mulai berorasi. Tidak ada atribut KAMMI yang ia gunakan. Hanya kemeja putih lengan panjang, jins, dan sepatu. Sekira lima menit ia berorasi. “Kami berjanji akan terus turun ke jalan sampai ada tindakan dari kepolisian [terhadap Ahok].” Ia menutup orasinya dengan salam.
Saya merengsek masuk ke dalam kerumunan massa. Menemui Luthfi yang masih berdiri di kerumunan bagian depan.
Saya berbicara agak keras, meminta izin wawancara. Luthfi mengiyakan.
Darinya, saya mendapat tiga sikap yang diambil KAMMI Solo terhadap kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. “Yang pertama, kita mengawal untuk benar-benar ditindaklanjuti oleh Kapolri. Kedua, mengimbau kepada seluruh kaum muslimin untuk mengawal kasus ini. Ketiga, kepada Presiden Jokowi untuk mendukung penyelesaian kasus ini.”
Untuk mengonfirmasi pernyataan Nurdin Hidayatullah yang saya dapatkan malam sebelumnya, saya bertanya. “Apa ada instruksi langsung untuk ikut serta dalam aksi hari ini?”
Jawaban Luthfi berbeda dengan Nurdin. “Ada,” ujarnya dengan kepala mengangguk.
Selain Luthfi, saya mengenali beberapa mahasiswa lain yang ikut berdemonstrasi. Di antaranya mantan Ketua JN UKMI, Alfi Suryani Yusuf, dan mantan Calon Wakil Presiden BEM UNS 2016, Abdullah Azzam.
Di Jakarta sendiri demo berlangsung raya, sempat ricuh. Puluhan ribu massa mengepung Istana Negara. HMI menjadi salah satu organisasi mahasiswa yang ikut serta dalam aksi tersebut.
Detik.com memberitakan, Polda Metro Jaya menetapkan 5 anggota HMI sebagai tersangka atas ricuhnya demonstrasi 4 November. Mobil polisi dibakar. Salah seorang yang ditahan yakni Sekretaris Jenderal (Sekjen) HMI, Amijaya Halim.
Sementara cnnindonesia.com memuat berita bantahan dari pihak HMI. Ketua Umum HMI, Mulyadi Tamsir mengisahkan posisi HMI dalam demonstrasi tersebut. HMI termasuk salah satu kelompok yang bertahan hingga Sabtu dini hari, 5 November 2016.
Saat ricuh, Mulyadi bertanya kepada anggotanya, “Awalnya saya duduk, kemudian berdiri dan tanya teman-teman, ‘Itu HMI bukan?’ Kata mereka, ‘Bukan Bang, sudah campur baur Bang.’ Saya pun arahkan untuk mundur.”… Baru terlontar kata mundur, polisi menembakkan gas air mata. Mulyadi sendiri langsung bersembunyi selama beberapa saat (cnnindonesia, 5 November 2016). Cnnindonesia.com melanjutkan, HMI justru menyesalkan aksi damai ricuh yang terjadi malam itu.
Sementara di Yosodipuro Jumat dini hari, Rizal, Pandu, dan kader HMI Solo lain membuat keputusan nyeleneh.
RIZAL BERDIRI. Ia meraih spidol hitam dan mulai menuliskan sikap HMI Solo terhadap kasus Ahok. Kalimat pertama mulai tertuang di papan tulis.
“Menyampaikan ajaran Islam bukan pembodohan.”
Diskusi berlanjut. Kalimat kedua terbentuk.
“Adili siapapun pelaku penistaan agama dan menolak segala bentuk provokasi konflik 4 November.”
Diskusi berlanjut lagi. Kalimat terakhir ditulis Rizal.
“Menuntut pemerintah memperbaiki upaya preventif-represif terhadap isu SARA.”
Tiga sikap sudah ditelurkan. Namun Pandu agak berkerut. Kurang sreg dengan sikap pertama yang digagas rekan-rekannya.
“Aku sebenarnya yang enggak sepakat itu nomor satu,” mahasiswa Ilmu Sejarah UNS itu angkat bicara. “Menyampaikan ajaran Islam bukan pembodohan?” lanjutnya mempertanyakan. Kalimat itu memang cukup membingungkan.
“Ya, itu redaksionalnya lebih diperbaiki mungkin,” salah seorang anggota menanggapi.
“Enggak. Ini ditujukan ke siapa, ‘menyampaikan ajaran Islam bukan pembodohan’?”
Kali ini Rizal bicara. “Sebetulnya ini klarifikasi, bahwa enam ajaran agama…”
Pandu menyela, “berarti langsung ditujukan ke Ahok? Langsung menuntut Ahok untuk mengklarifikasi?”
Rizal menjawab lagi. Ia mengatakan bahwa sikap ini bukan hanya ditujukkan ke Ahok, tapi juga ke FPI [Front Pembela Islam] dan kelompok-kelompok radikal yang lain (tebakan awal saya benar), supaya tidak menyikapi isu ini dengan kekerasan.
“Sebentar-sebentar,” Pandu kembali menyahut. “Ini hal yang bahaya. Kalau kata-kata kayak gitu, kalau kita sok-sokan minteri FPI, bahaya juga lho. Emang awake dewe ki sapa? Kalau perlu ya enggak usah ditulis.”
Perdebatan berlanjut. Dari semua anggota yang ada di ruangan, Pandu yang lebih banyak bicara. Rizal tak bisa apa-apa. Poin pertama akhirnya dihapus.
Pada sikap resmi HMI Solo yang nantinya terbit di panjimas.com, 4 November 2016, tertulis, “Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Surakarta menuntut penyelesaian proses hukum secara tegas terhadap kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.”
Di paragraf selanjutnya tertulis, “menolak segala bentuk politisasi dan provokasi konflik dalam aksi damai 4 November. HMI Cabang Surakarta juga menuntut pemerintah memperbaiki upaya-upaya preventif hingga penindakan tegas terhadap isu gesekan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).”
Satu lagi keputusan penting. Dini hari itu juga diputuskan, HMI Solo tidak akan turun ke jalan pada 4 November. Nyeleneh.
Sudah dini hari. Jalanan di luar makin senyap. Beberapa anggota HMI masih berdiskusi. Satu-dua anggota lain berdatangan, yang sudah tertidur pulas juga ada. Saya hanya bisa menerka-nerka apa yang akan terjadi di Solo usai salat Jumat nanti. Hampir bisa dipastikan tidak akan ada anggota HMI yang turun ke jalan.
Mulai mengantuk, gelas plastik berisi kopi saya genggam. Tak sadar, kopi yang saya seruput hanya tersisa ampas.[]
