Politik kampus kerap direduksi maknanya, seolah hanya berkutat pada aksi massa dan organisasi mahasiswa. Padahal, realitanya jauh lebih kompleks. Sejarah panjang gerakan mahasiswa menunjukkan bahwa “sumbu-sumbu politik kampus” tidak pernah lahir secara spontan, melainkan hasil dari strategi yang terstruktur, rencana yang terukur, dan intervensi kekuasaan.
Relasi antara organisasi intra kampus dan ekstra kampus membentuk ekosistem politik mahasiswa yang sarat kepentingan. Di dalam ekosistem ini, kaderisasi menjadi instrumen utama melalui proses sistematis yang melahirkan kader dengan ideologi, jaringan, dan kapasitas kepemimpinan. Mesin kaderisasi inilah yang memastikan keberlanjutan pengaruh, sekaligus menjadi faktor dari siapa yang berhak mengisi posisi strategis. Panggung kampus pun menjelma sebagai miniatur politik nasional. Perebutan posisi bukan sekadar soal popularitas, melainkan hasil dari diskusi, reaksi, dan pengaruh kekuatan yang lebih besar. Kemenangan kursi politik kampus, tidak hanya ditentukan oleh dinamika internal mahasiswa, tetapi juga oleh keberhasilan proses kaderisasi dalam menyiapkan figur yang mampu merespons dan memanfaatkan arus kekuasaan yang melingkupinya.
Dalam lanskap politik kampus yang sarat kepentingan inilah, Muhammad Syafnat Fu’aini hadir sebagai Ketua KAMMI UNS 2025 yang memiliki kewenangan strategis untuk mengarahkan gerak mahasiswa. Kepemimpinannya bukan sekadar simbol organisasi, melainkan instrumen politik kampus yang menentukan arah wacana dan distribusi pengaruh. Sosoknya merepresentasikan lebih dari sekadar individu. Ia adalah aktor yang melenting dari proses kaderisasi yang panjang, sekaligus aktor yang kini berada dalam pusaran distribusi pengaruh di kampus. Mahasiswa Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret angkatan 2021 ini sejak awal perkuliahan telah aktif di berbagai organisasi.
Motivasi Syafnat sejak awal berorganisasi adalah memperluas relasi sekaligus memperoleh pengalaman di luar kelas. Baginya, ilmu akademik tidak cukup untuk menghadapi kehidupan kampus dan masyarakat. “Dari dulu, aku memang mengejar relasi, untuk mencari rekan dan ilmu. Menurutku pribadi, ilmu di kelas itu kurang karena ilmu untuk bekerja seperti berbicara dan bernegosiasi itu aku cari di organisasi,” ujar Syafnat (4/3/2026). Pandangan ini menegaskan bahwa keterampilan praktis seperti komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen organisasi menjadi kebutuhan yang harus terus diasah.
Sejak semester dua, ia mulai aktif di Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah (HMP) Kabinet Ganesha, Sentra Kegiatan Islam (SKI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Jama’ah Nurul Huda Unit Kegiatan Mahasiswa Islam (JNUKMI), serta BEM FKIP untuk organisasi intranya. Pada saat yang sama, ia juga mulai masuk ke organisasi ekstra melalui Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) UNS. Pada tahun berikutnya, keterlibatannya meluas ke BEM UNS dan Badan Kelengkapan Majelis Wali Amanat (BKMWA). Rangkaian pengalaman ini mempertemukannya dengan beragam kultur organisasi dan dinamika politik mahasiswa. Pengalaman ini tidak hanya memperluas jejaringnya, tetapi juga membentuk pemahamannya tentang bagaimana kekuasaan bekerja di dalam kampus.
Pertemuan awalnya dengan KAMMI terjadi dalam momentum keterlibatannya sebagai staf penyelenggara Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemilu) UNS pada masa pandemi. Dalam proses itu, ia banyak berdiskusi dengan kakak tingkat mengenai peta organisasi mahasiswa di kampus. Ia menceritakan bahwa awalnya sebagai mahasiswa baru ia belum mengenal berbagai organisasi, sehingga banyak bertanya kepada senior tentang pilihan yang ada mulai dari HMI, GMNI, hingga KAMMI. “Kita banyak sharing. Oh, ada ormek ini, ormek itu. Tadinya kan nggak tahu karena maba (mahasiswa baru), tapi terus aku tanya ke kating (kakak tingkat),” ucapnya (4/3/2026). Dari pengenalan tersebut, Syafnat menilai bahwa nilai dan tujuan KAMMI paling sesuai dengan pandangan serta ketertarikannya, sebuah keyakinan yang semakin kuat berkat rekomendasi kakak tingkat. Pertimbangan itu akhirnya mengarahkan langkahnya untuk bergabung dengan KAMMI sebagai staf kader, membuka jalan bagi keterlibatan yang lebih mendalam dalam proses kaderisasi dan kepemimpinan organisasi.
Keterlibatan Syafnat dalam kaderisasi KAMMI berkembang seiring aktivitas organisasinya, hingga akhirnya ia dipercaya memimpin KAMMI UNS periode 2025. Dalam kepemimpinannya, ia menekankan prinsip musyawarah (syura) dalam setiap pengambilan keputusan, menolak pola satu komando, dan membuka ruang dialog intens dengan anggota. “Contoh kalau ada keputusan A, kami nggak langsung menerima begitu saja, tapi kita syura. Kita rapatkan dan analisis bersama. Ada masukan, lalu kita konkretkan menjadi keputusan hasil musyawarah,” jelas Syafnat.
Proses terpilihnya sebagai Ketua KAMMI berlangsung melalui musyawarah komisariat pada akhir tahun. Sejumlah kandidat dikumpulkan untuk membahas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hingga pemilihan calon ketua. Tahapan dilakukan secara sistematis, yakni dengan calon dikumpulkan, diuji visi-misi dan gagasan, lalu disaring berdasarkan kriteria komisariat, sehingga musyawarah tetap berada dalam kerangka seleksi yang ketat. Meski demikian, partisipasi musyawarah berlangsung terbatas, misalnya hanya laki-laki yang hadir karena adanya aturan jam malam bagi perempuan.
Di bawah kepemimpinannya, KAMMI UNS mengusung tiga fokus utama, yaitu pembinaan kader, mentoring personal, dan pergerakan mahasiswa. Pembinaan dilakukan melalui Madrasah KAMMI (MK) Klasikal, seminar, dan workshop dengan menghadirkan para ahli. Mentoring menekankan keseimbangan akademik, spiritual, dan sosial; sementara pergerakan diwujudkan dalam aksi, kajian, dan dialog di tingkat universitas atau nasional. Selain itu, terdapat bonding dan penguatan spiritual seperti ruhiyah dan pengawasan amal harian. Pendekatan ini menunjukkan upaya membangun kader secara holistik, tidak hanya dalam kapasitas intelektual, tetapi juga spiritual. Namun, sekaligus menegaskan bahwa kaderisasi bukan sekadar proses pendidikan, melainkan juga mekanisme pembentukan identitas dan loyalitas yang berkelanjutan.
Keberhasilan kader KAMMI menduduki posisi strategis di organisasi intra kampus, seperti BEM UNS, seringkali memicu pertanyaan mengenai adanya hak istimewa atau intervensi organisasi. Namun, Syafnat menegaskan bahwa profesionalisme tetap menjadi tolok ukur utama melalui sistem meritokrasi. “Kalau aku pribadi melihat nggak terlalu, karena kami dalam hal BEM pasti ada yang namanya strukturalogi intra. Nah, di intra itu pasti berbasis dari meritokrasi. Siapa yang paling terbaik di situ, pasti ditaruh di situ. Jadi, kami nggak mungkin menaruh orang-orang yang nggak profesional di situ,” tegasnya. Ia juga mengakui bahwa kedekatan personal menjadi salah satu faktor dalam proses tersebut. “Walaupun dalam hal ini anak KAMMI itu lebih diunggulkan, nggak langsung serta-merta terpilih sehingga bukan faktor penentu. KAMMI itu tidak memperkuat, tapi pada dasarnya kami lebih kenal dia, lebih dipercaya, dan kami tahu keahliannya,” imbuhnya. Eksistensi kader KAMMI di BEM UNS, mulai dari era Agung (2024), Faiz (2025), hingga Kailani (2026), dipandangnya bukan sebagai dominasi kekuasaan, melainkan hasil kontestasi formal. “Oh, sebenarnya kalau dibilang mendominasi, nggak ya karena kita jalurnya, jalur formal. Jadi, kalau apakah ini termasuk dominasi kekuasaan, aku pribadi jawab tidak. Karena apa? Kami melalui jalur pemilu yang sah,” tuturnya.
Namun, Syafnat tidak menutup mata terhadap fenomena minim kontestasi yang terjadi belakangan ini. Dua periode terakhir yang hanya menyuguhkan kotak kosong di Pemilu UNS 2025 dianggapnya sebagai sebuah kemunduran. “Jujur, aku pribadi memang agak menyayangkan, ya. Apakah ini memang dari sistem atau bagaimana? Karena aku lihat banyak orang yang saat ini minat untuk berorganisasi turun,” ungkapnya.
Salah satu faktor yang ia soroti adalah hilangnya instrumen pendidikan politik di kampus. “Mungkin salah satu alasan kemunduran dari perpolitikan kampus, karena dihapuskannya partai mahasiswa. Jadi, kalau ormek terlalu masuk itu, ya tadi nggak boleh, tapi (malah) partai mahasiswa dihapus. Bagaimana mau mencerdaskan politik mahasiswa kalau semua organ itu dihapus?” ucapnya. Di tengah situasi itu, ia justru mengapresiasi kehadiran akun-akun anonim dan peran pers mahasiswa yang masih berani mengangkat isu politik. “Aku respect dengan Kentingan Santuy, respect dengan UNS Bacot. Itu kan akun anonim, tapi dia punya aware terkait politik kampus, walaupun memang diksinya agak kasar.”
Dalam memimpin KAMMI UNS, Syafnat sangat selektif mengenai siapa yang layak memegang tongkat komando, sebagaimana pula KAMMI UNS sebelum kepemimpinannya. Seorang ketua KAMMI UNS harus mencapai jenjang Anggota Biasa 2 (AB2) melalui proses seleksi yang ketat. “Kami selektif banget untuk menilai orang-orang yang mau naik tingkat, begitupun untuk ketua. Kalau ketua tuh harus AB2 dulu supaya teruji. Jadi kalau kami turun ke masyarakat nggak ada pandangan bahawa kader KAMMI nggak integritas atau nggak profesional.”
Mengenai prinsip kepemimpinan dan integritas, Syafnat memiliki pandangan yang sangat jernih saat dihadapkan pada pilihan antara kebenaran yang pahit atau loyalitas organisasi. Baginya, organisasi hanyalah sebuah wadah (wajihah), sementara nilai Islam adalah prinsip utama yang tidak bisa ditawar. “Mengenai loyalitas ke organisasi itu tergantung masing-masing pribadi memandang organisasi seperti apa. Kalau pada era aku, memandang organisasi itu bukan serta-merta akidah atau mungkin yang harus kami benar-benar jaga banget. Sebab yang kami harus jaga banget memang pasti agama ya pasti. Jadi, kalaupun KAMMI nggak ada, ya kami tetap Islam kan,” tuturnya. Prinsip ini membuatnya tetap berdiri tegak meski harus meninggalkan wadahnya jika sudah tidak sejalan.
“Seumpama jikalau KAMMI nanti tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, akan kami tinggalkan juga. Jadi, kami nggak serta-merta menjunjung tinggi KAMMI. Namun, yang kami junjung tinggi adalah agama Islam,” imbuhnya.
Sebagai penutup, Ketua KAMMI UNS 2025 ini merefleksikan harapannya bagi masa depan Universitas Sebelas Maret sepuluh tahun ke depan. Ia memimpikan kampus yang bersih dan kembali pada hakikatnya sebagai pencetak intelektual yang berakhlak, di tengah tantangan realitas sosial yang ia sebut sebagai “sisi gelap” kampus. “Ya harapannya semoga UNS lebih baik lagi dalam banyak hal. Dalam segi keislaman, nilai-nilai kemahasiswaan yang mengakar, terus mungkin perilaku mahasiswa,” jelasnya.
Bagi Syafnat, visi akhirnya adalah menjaga marwah kampus agar tetap pada jalur yang ia anggap tidak menyimpang. “Jadi, bagi aku pribadi, memang mengharapkannya kalau UNS itu bersih dari hal-hal seperti itu, selayaknya seperti universitas pada umumnya. Universitas dapat mencetak para pelajar, ilmuwan, pemimpin, dan sebagainya.”
Namun, di tengah kompleksitas politik kampus hari ini, yakni relasi kuasa, kaderisasi, dan kontestasi saling berkelindan, harapan itu menyisakan pertanyaan yang lebih besar. Sejauh mana visi tentang “kampus ideal” dapat diwujudkan tanpa menutup ruang keberagaman dan dinamika kritis mahasiswa itu sendiri? Di titik inilah, kepemimpinan Syafnat tidak hanya akan diuji oleh kemampuannya mengelola organisasi, tetapi juga oleh bagaimana ia menavigasi batas antara nilai, kekuasaan, dan ruang kebebasan di dalam kampus.
Penulis: Muhammad Raydi Fathi, Reva Marantika
Fotografer: Editiawan Achmad Pambudi
Editor Substansi: Arulina Firsta, Tiara Nur A’isah
Editor Ejaan: Novita Dwi Anggraini, Muthiara ‘Arsy