Surakarta, 24 Juli 2025 – Menuju HUT RI ke-80, keluarga besar mahasiswa Universitas Sebelas Maret nyatakan sikap di depan Boulevard UNS pada (24/07) tepat sehari setelah peluncuran logo HUT RI yang ke-80 tahun. KBM UNS menyampaikan beberapa poin tuntutan kepada pemerintah tentang kondisi Indonesia saat ini. Aksi ini didasari karena kinerja pemerintah yang dinilai kurang maksimal.
Keluarga Besar Mahasiswa UNS yang datang terdiri dari mahasiswa dan juga perwakilan dari BEM, Dema, dan organisasi lain. Mereka yang datang kompak menyampaikan poin-poin tuntutan terhadap pemerintah di tengah gejolak yang sedang terjadi saat ini dengan membawa spanduk bertuliskan “80 Tahun Kemerdekaan Dibajak”. KBM UNS mengecam kebijakan pemerintah yang dirasa kurang baik dan kurang berpihak pada rakyat. Adapun poin-poin tuntutan KBM UNS antara lain :
- Menolak RKUHAP karena membuka ruang represi hukum, melemahkan hak-hak dasar warga negara dalam proses peradilan pidana, mengancam prinsip negara hukum yang menjunjung keadilan dan HAM, serta menuntut proses legislasi yang tidak terburu-buru, melibatkan partisipasi publik yang substantif, dan mengedepankan perlindungan terhadap kelompok rentan.
- Menolak subjektivitas dalam pemutihan sejarah, menjunjung unsur netral historiografi yang objektif dan multiperspektif, serta menuntut pertanggungjawaban moral dari pihak-pihak yang dengan sengaja memutarbalikkan narasi sejarah bangsa
- Menuntut transparansi pemerintah atas keuntungan dari hasil tarif 19% dan menuntut negosiasi ulang dengan Amerika Serikat apabila tidak terjadi keseimbangan timbal balik serta mendesak adanya kepastian batasan dan perlindungan untuk sektor strategis dari liberalisasi total
- Mendesak sikap tegas dari pemerintah atas setiap tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan mengeluarkan perpu perampasan aset.
- Menuntut dan mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi dan membenahi praktik komunikasi publik yang minim empati, tertutup, dan jauh dari semangat demokrasi.
KBM UNS berharap ada langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut. Aksi ini juga dihadiri oleh Dr. Singgih Hendarto S.Pd., M.Pd, salah satu petinggi Biro Kemahasiswaan dan Alumni untuk mengabadikan momen tersebut.
Aksi ini hanya aksi simbolik pernyataan sikap terhadap pemerintah. Namun, ada beberapa orang polisi berkeliaran dan mengawasi di sekitar area kampus. “Kalau aksi kecil saja sudah diawasi, bukan tidak mungkin semua kegiatan masyarakat juga akan diawasi ”. Ujar Veri salah satu KBM UNS yang mengikuti aksi.
Penulis: Ilham Nur Arifin
Editor: Salma Fitriya Nur Hanifah