Setelah Turun ke Jalan, Lalu Apa?
Indonesia kembali memperlihatkan wajah politik jalanannya. Gelombang aksi berlangsung di berbagai kota. Namun, ada sesuatu yang menarik dari gelombang aksi belakangan ini yaitu demonstrasi tidak lagi sepenuhnya identik dengan mahasiswa.
Aksi #IndonesiaSadar di berbagai kota di Indonesia pada peringatan hari Sumpah Pemuda lalu jadi satu contoh momentum kritik yang penting untuk dicermati.
Ada perbedaan yang cukup mendasar antara “mahasiswa sedang melakukan demonstrasi” dan “masyarakat sedang bergerak”. Yang pertama menunjukkan adanya kelompok yang menyampaikan kritik. Yang kedua menunjukkan kemungkinan terbentuknya kekuatan sosial yang lebih luas.
Pertanyaannya: setelah massa turun ke jalan, lalu apa?
Tan Malaka dan Persoalan Massa
Sebuah panduan aksi massa diterangkan dalam buku Massa Actie (1926), Tan Malaka mengingatkan bahwa massa bukan sekadar kumpulan orang. Ia mengkritik putsch—aksi yang mengandalkan ledakan massa tanpa kesiapan organisasi dan kesadaran politik.
Namun, Indonesia 2026 bukan Indonesia 1926. Pemikiran Tan Malaka bukan resep yang dapat diterapkan begitu saja. Tapi tunggu, satu pertanyaan tetap relevan:
Bagaimana mengubah keresahan yang tersebar menjadi kekuatan kolektif yang terorganisasi?
Jika setiap demonstrasi hanya menghasilkan satu hari kemarahan, kita akan terus berputar dalam siklus yang sama:
Marah → turun ke jalan → viral → pemerintah merespons → massa pulang → isu menghilang.
Coba bayangkan, jika keresahan menjadi agenda, tuntutan menjadi target, dan demonstrasi menjadi tekanan yang berkelanjutan, aksi tidak lagi sekadar menjadi peristiwa. Bagaimana membuat massa tetap menjadi kekuatan setelah jalanan kembali sepi?
Dari Massa yang Berkumpul Menjadi Massa yang Terorganisasi
Massa dapat berkumpul bersama pada satu hari karena memiliki keresahan yang sama. Tetapi apakah kelompok-kelompok tersebut tetap memiliki hubungan setelah demonstrasi berakhir?
Apakah mahasiswa punya mekanisme komunikasi dengan buruh, petani, pekerja informal, komunitas lingkungan, akademisi, dan kelompok masyarakat terdampak? Apakah ada ruang untuk menyusun agenda bersama? Apakah ada pembagian peran untuk melakukan advokasi setelah demonstrasi?
Jika jawabannya belum, maka inklusivitas tersebut masih berada pada tingkat mobilisasi. Padahal, yang dibutuhkan adalah organisasi.
Dalam pemikiran Tan Malaka, aksi massa harus memiliki hubungan dengan kepentingan konkret masyarakat. Artinya, kekuatan gerakan terletak pada kemampuan membangun hubungan politik di antara orang-orang yang datang tersebut.
Dari Banyak Tuntutan Menjadi Tuntutan yang Dapat Dimenangkan
Demonstrasi yang besar biasanya membawa banyak keresahan sekaligus. Namun, luasnya keresahan juga menciptakan persoalan lain: apa yang sebenarnya hendak dimenangkan?
Lima, sepuluh, atau dua puluh tuntutan dapat menunjukkan besarnya ketidakpuasan. Tetapi semakin banyak tuntutan yang dibawa, semakin penting menentukan prioritas politiknya.
Tan Malaka sendiri dalam Massa Actie tidak berhenti pada gagasan umum mengenai perlawanan. Program aksi yang ia rumuskan berisi tuntutan konkret mengenai jam kerja, upah, serikat pekerja, hak mogok, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, hingga hak berdemonstrasi. Artinya, kemarahan perlu diterjemahkan menjadi target politik.
Gerakan harus mampu menjawab setidaknya empat pertanyaan: apa yang harus berubah, siapa yang memiliki kewenangan untuk mengubahnya, dalam jangka waktu seperti apa perubahan tersebut harus terjadi, dan bagaimana masyarakat dapat mengetahui bahwa perubahan tersebut benar-benar dilaksanakan.
Demonstrasi adalah instrumen, bukan tujuan.
Ketika ribuan orang turun ke jalan, sesungguhnya yang sedang ditunjukkan bukan sekadar jumlah orang yang tidak puas. Demonstrasi menunjukkan bahwa terdapat kekuatan sosial yang mampu mengartikulasikan tuntutan secara terbuka.
Namun, pertanyaan selanjutnya adalah:
- Apa yang dilakukan dengan kekuatan tersebut?
- Jika tuntutan tidak dipenuhi, apa langkah berikutnya?
- Jika pemerintah membuka ruang dialog, siapa yang mewakili massa dan apa mandatnya?
- Jika pemerintah mengubah kebijakan, siapa yang memastikan perubahan tersebut benar-benar dilaksanakan?
Gerakan yang tidak memiliki jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut berisiko kehilangan momentumnya sendiri. Karena itu, salah satu hal yang perlu dibangun oleh gerakan adalah memori politik.
Gerakan tidak boleh selalu memulai dari nol. Setiap aksi harus mengetahui apa yang telah diperjuangkan sebelumnya, apa yang telah dijanjikan, apa yang telah dipenuhi, dan apa yang masih belum selesai. Tanpa kesinambungan, kita berisiko mengulang demonstrasi yang sama tanpa membuat gerakan berkembang.
Dari Mahasiswa sebagai Motor, Menjadi Masyarakat sebagai Subjek
Ada satu perubahan yang mungkin paling penting dari momentum aksi saat ini: demonstrasi mulai keluar dari batas tradisional gerakan mahasiswa.
Ini bukan berarti peran mahasiswa menjadi tidak penting. Justru mahasiswa memiliki posisi strategis karena memiliki akses terhadap pengetahuan, ruang diskusi, organisasi, dan jaringan antarkampus. Namun gerakan yang terlalu berpusat pada mahasiswa mudah berubah menjadi gerakan yang hanya hidup dalam siklus pergantian kepengurusan. Setiap tahun ada kabinet baru, ketua baru, slogan baru, dan aksi baru.
Sementara itu, masyarakat yang menjadi alasan perjuangan tersebut tetap menghadapi persoalan yang sama.
Massa dalam pemikiran Tan bukan sekadar kerumunan yang menunggu instruksi dari para pemimpin gerakan. Bahkan ketika membahas kepemimpinan, Tan menekankan pentingnya memahami kondisi massa dan energi yang benar-benar tersedia.
Maka, semakin luas keterlibatan masyarakat dalam gerakan hari ini, semakin penting pula memastikan bahwa masyarakat memiliki posisi sebagai subjek politik, bukan sekadar tambahan jumlah massa.
Lalu, Bagaimana Gerakan Menang?
Kita sering menggunakan ukuran yang mudah terlihat.
- Sepuluh ribu orang turun ke jalan: berhasil.
- Tagar menjadi trending topik: berhasil.
- Media memberitakan aksi: berhasil.
- Pemerintah memberikan respons: berhasil.
Padahal, semua itu belum tentu menunjukkan kemenangan politik. Kemenangan politik terjadi ketika terdapat sesuatu yang berubah. Ketika kebijakan yang ditolak benar-benar diperbaiki. Ketika tuntutan yang diperjuangkan memperoleh keputusan yang konkret. Ketika hak yang sebelumnya dibatasi kembali diberikan.
Tan Malaka pernah melihat aksi massa sebagai “uji kekuatan” yaitu sebuah cara untuk memperlihatkan dan mengukur kekuatan politik massa. Dalam konteks perjuangan setelah kemerdekaan, gagasan tersebut terlihat dalam keterlibatannya dalam pengerahan massa pada Rapat Raksasa Ikada 19 September 1945, yang kemudian dipandang sebagai demonstrasi besar untuk menunjukkan dukungan terhadap Republik yang baru diproklamasikan.
Dari sini, demonstrasi dapat dibaca bukan hanya sebagai ekspresi kemarahan, tetapi sebagai demonstrasi kekuatan politik.
Dan kekuatan politik tidak berhenti pada kemampuan berkata:
“Kami ada.”
Ia harus sampai pada kemampuan berkata:
“Kami ada, kami terorganisasi, kami tahu apa yang kami tuntut, dan kami memiliki daya untuk memastikan tuntutan itu tidak berhenti sebagai janji.”
Pengorganisasian massa tidak datang sendiri hanya karena mereka yang bukan mahasiswa ikut turun ke jalan. Ibarat kebijakan pemerintah yang dikritik, eskalasi kekuatan sosial akan terwujud dari organisasi.
Tapi sepertinya, mahasiswa juga terjebak dalam cangkang masalahnya sendiri: tugas kuliah, praktikum, magang, skripsi, belum lagi mencari 19 lapangan pekerjaan yang dijanjikan.
Realitas yang sama-sama terhimpit ini bukan tak mungkin ditemukan solusinya. Solusinya adalah membahas secara riil. Mulai dari BEM dulu saja mengingat mahasiswa melihat presiden dan wakil presiden ibarat wakil mahasiswa, sudah selayaknya problema aksi massa menjadi tanggung jawab yang perlu dibicarakan dalam ruang rapat pembahasan.
Gunakanlah privilese itu sebagai sebuah tanggung jawab yang nyata.
Penulis: Arulina Firsta
Editor: Tiara Nur A