Berawal dari pengalaman saya beberapa kali berbincang santai lalu mengarah ke diskusi politik dengan berbagai kalangan, kurang lebih satu tahun mengamati, hingga saya menemukan sebuah pola yang “unik”. Generasi tua cenderung pro Prabowo-Gibran, sedangkan generasi muda malah cenderung kontra.
Ketika saya sedang membahas mengenai politik dengan bapak saya sendiri, arah dukungannya sangat jelas, ia pro Prabowo-Gibran. Alasannya sederhana, tetapi fundamental. Sebagai seseorang yang bekerja di sektor pertanian, bapak saya melihat Prabowo sebagai sosok yang menawarkan kebijakan yang menguntungkan bagi petani, khususnya terkait ketahanan pangan. Baginya, janji stabilitas pangan lebih berbunyi daripada perdebatan etika.
Salah satu contoh dari diwujudkannya janji itu adalah melalui alokasi anggaran ketahanan pangan sebesar Rp144,6 triliun pada tahun 2025. Dana tersebut digunakan untuk peningkatan kapasitas produksi pangan nasional, peningkatan kualitas konsumsi pangan, perbaikan akses sarana dan prasarana pertanian, bantuan benih dan alat penangkap ikan, penguatan cadangan pangan nasional, serta perlindungan usaha tani. Hal ini didapat dari artikel pada laman Direktorat Jenderal Anggaran mengenai nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. Selain itu, ia juga menganggap Gibran sebagai orang yang kompeten dan cerdas karena pernah menempuh pendidikan di luar negeri.
Pengalaman serupa lain saya temui saat sedang berjalan-jalan sendirian di Malioboro. Saat itu, saya terlibat dalam percakapan dengan seorang pria paruh baya yang saya temui secara acak. Entah bagaimana perbincangan kami mengarah ke politik. Senada dengan bapak saya, ia juga pro terhadap Prabowo-Gibran. Menurutnya, Gibran merupakan sosok yang “merakyat” dan memiliki hasil kerja yang nyata, tidak seperti pejabat pada umumnya yang membuat “garis batas” antara penguasa dan rakyat jelata.
Tak hanya di dunia nyata, saya juga menemukan banyak akun media sosial dari generasi tua yang menyuarakan dukungan serupa. Namun, narasi yang berbanding terbalik justru saya temui pada generasi muda. Banyak dari teman-teman saya dan pengguna sosial media yang berasal dari generasi muda mengkritik Prabowo karena kerap membuat kebijakan-kebijakan yang problematik, di antaranya:
- Kenaikan PPN 12%.
- Struktur “Kabinet Gemuk” (Kabinet Merah Putih).
- Militerisasi Pertanian (Food Estate Merauke).
- Revisi UU TNI/Polri (Perluasan Jabatan Sipil).
- Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Jilid III (Wacana & Implementasi 2025).
Kebijakan-kebijakan kontroversial ini menjadi sorotan utama media yang menimbulkan sentimen negatif. Bagi mereka, hal ini bukan simbol kerja nyata, melainkan simbol kemunduran etika.
Selain itu, janji “19 juta lapangan pekerjaan” yang dinyatakan oleh Gibran yang hingga saat ini masih belum menunjukkan tanda-tanda signifikan menurunkan kepercayaan mereka terhadap Gibran. Ketiadaan bukti nyata membuat publik muda menilai janji tersebut hanya sebatas “omon-omon”.
Anomali Statistik: Puas pada Orangnya, Marah pada Kebijakannya
Apabila melihat pada data resmi milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden 2024 didominasi oleh pemilih muda, Generasi Z dan Milenial, yaitu mencapai 55% dari total pemilih. Data survei dari Exit Poll Pemilu 2024 dalam lembaga Indikator Politik Indonesia menunjukan bahwa Mayoritas Generasi Z dan Milenial justru memilih Prabowo-Gibran. Survey menunjukan 71% pemilih dari Generasi Z dan 60,5% pemilih dari Generasi Milenial memilih calon pasangan Prabowo-Gibran. Selain itu, berdasarkan hasil dari survei Nasional Q4 dalam Muda Bicara ID pada Desember 2025, menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok muda atau 60,8% puas dengan kinerja Prabowo-Gibran.
Lantas, mengapa di media sosial dan tongkrongan warung kopi, narasi kritis soal kenaikan PPN 12% hingga revisi Undang-Undang (UU) Tentara Negara Indonesia (TNI) atau Polisi Republik Indonesia (Polri) begitu bising didengar? Apakah data survei tersebut bias atau observasi lapangan kita yang menipu?
Generasi Z: Basis Pendukung yang ‘Labil’
Generasi Z tercatat sebagai penyumbang angka kepuasan tertinggi, tetapi sekaligus menjadi kelompok yang paling kritis terhadap pemerintah. Survei dari Indikator Politik Indonesia pada tahun 2025 mencatat kepuasan generasi tersebut berada pada angka 81,8%. Tingginya angka kepuasan ini kemungkinan besar didorong oleh persona di media sosial, bukan substansi kebijakan. Mereka “suka” figur pemimpinnya, tetapi kecewa saat aspirasi mereka diabaikan. Selain itu, laporan riset dalam Muda Bicara ID pada Desember 2025 menemukan sesuatu yang anomali. Meskipun puas secara umum, mayoritas anak muda menilai pemerintahan Prabowo-Gibran kurang responsif dan minim keterbukaan.
Generasi Milenial: Kelompok ‘Pragmatis Ekonomi’
Berdasarkan survei dari Indikator Politik Indonesia pada tahun 2025, mencatat kepuasan Generasi Milenial sedikit di bawah Gen Z, yaitu 77,1 %. Di sini, Milenial berada di posisi tengah, mereka adalah angkatan kerja utama yang paling terdampak oleh kebijakan ekonomi. Bagi Milenial, isu utamanya adalah lapangan kerja dan stabilitas harga. Selama inflasi terjaga, seperti klaim pemerintah di angka 2–3%, mereka cenderung menerima. Namun, mereka adalah kelompok pertama yang akan berbalik arah jika terjadi guncangan ekonomi, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) atau kenaikan harga bahan pokok, karena beban tanggungan keluarga ada di pundak mereka. Mereka adalah generasi yang berorientasi pada kegunaan praktis, hasil nyata, dan fakta di lapangan, daripada terpaku pada teori atau prinsip idealis, terutama dalam konteks ekonomi.
Generasi X & Baby Boomers: Penjaga ‘Status Quo’
Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia pada tahun 2025, tingkat kepuasan Generasi X sebesar 75,8% dan Baby Boomers 74,5%. Mayoritas dari mereka lebih menghargai keamanan dan ketertiban. Selama tidak ada kerusuhan atau krisis politik besar, sebagian besar Gen X dan Boomers akan tetap memberikan nilai “puas”.
Mereka kurang peduli pada isu-isu abstrak seperti “kebebasan berpendapat” yang sering diteriakkan aktivis muda. Dengan kata lain, kedua generasi ini cenderung mempertahankan status quo atau keadaan saat ini selama tidak ada isu yang signifikan. Selain perbedaan aspek penilaian, jebakan echo chamber algoritma sosial media juga memengaruhi polarisasi ini.
Jebakan Algoritma dan ‘Echo Chamber’
Secara umum, algoritma media sosial bekerja dengan memberikan konten berdasarkan engagement seperti like, share, dan komentar. Jika seseorang memberi like pada konten yang membahas betapa konyolnya kebijakan Prabowo, maka algoritma akan memberikan lebih banyak konten serupa, begitu pula jika pengguna memberi like pada konten yang memuji Prabowo. Hal ini memicu terjadinya echo chamber, yaitu situasi yang membuat seseorang hanya terpapar pada pandangan, ide, atau informasi yang sesuai dengan apa yang sudah mereka percayai atau inginkan. Sebuah penelitian berjudul “Fenomena Echo Chamber di Media Sosial dan Dampaknya terhadap Polarisasi Politik bagi Mahasiswa” milik Jasmine dkk. tahun 2022 mengungkapkan bahwa echo chamber dapat mengurangi keberagaman informasi yang diterima dan menimbulkan bias pada pemikiran pengguna sosial media. Tentunya hal ini akan membuat orang-orang menjadi kesulitan dalam melihat masalah secara objektif.
Konsumsi konten yang cenderung hanya dari satu perspektif dapat menumbuhkan polarisasi politik pada masyarakat. Ketika publik terus-menerus dipaparkan narasi tunggal yang hanya membenarkan kelompoknya sendiri, ruang toleransi terhadap perbedaan pendapat menjadi kian sempit. Akibatnya, perbedaan opini politik tidak lagi disikapi sebagai dinamika demokrasi yang wajar, melainkan berubah menjadi permusuhan emosional di mana pihak yang berseberangan dianggap sebagai musuh, bukan sebagai sesama warga negara yang memiliki pandangan berbeda.
Kesimpulan
Perbedaan pandangan politik ini terjadi bukan hanya perbedaan selera semata, tetapi juga perbedaan prioritas hidup. Mayoritas generasi tua tidak terlalu peduli dengan idealisme karena memandang politik dari kacamata pragmatisme. Mereka cenderung mendukung pihak yang bisa memberikan manfaat yang bisa dirasakan secara langsung demi keberlangsungan hidup, contohnya pejabat yang memberikan bantuan sembako, perbaikan jalan, subsidi rumah, dan lain-lain. Sementara itu, sebagian generasi muda, khususnya yang berada di lingkaran terdidik, memandangnya dari kacamata idealisme seperti nilai dan etika.
Echo chamber yang disebabkan algoritma sosial media juga memperparah polarisasi politik di masyarakat. Dengan semua faktor itu, wajar rasanya jika kita hidup di dua realitas yang berbeda, meskipun berdiri di tanah air yang sama. Di media sosial banyak yang berteriak marah, tetapi pada data statistik ternyata masih mencinta.
Referensi
[1] “Informasi APBN 2025”, Kementerian Keuangan https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/c4cc1854-96f4-42f4-95b8-94cf49a46f10/Informasi-APBN-Tahun-Anggaran-2025.pdf?ext=.pdf
[2] “Nota Keuangan APBN TA 2025”, Direktorat Jenderal Anggaran https://anggaran.kemenkeu.go.id/assets/FTPPortal/Peraturan/NK%20UU%20APBN%20Lapsem/NOTA%20KEUANGAN%20APBN%20TA%202025.pdf
[3] “Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2024”, Komisi Pemilihan Umum https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702
[4] “Exit Poll Pemilu 2024”, Indikator Politik Indonesia https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2024/02/Rilis-Exit-Poll-Pilpres-2024-Indikator.pdf
[5] “Survei Nasional Q4”, Muda Bicara ID https://www.mudabicara.id/wp-content/uploads/2025/12/Survei-Nasional-Q4-Muda-Bicara-ID_compressed.pdf
[6] “Rilis Survei Nasional Evaluasi Publik Atas Kinerja Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran”, Indikator Politik Indonesia. https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2025/11/RILIS_SURVEI_NASIONAL_INDIKATOR_08_NOVEMBER_2025.pdf
[7] H. W., J.K., Rizkyawan, K.F., Haris, M.Z., Muzaqi, R.K., & Afifah, Y.N. (2022). Fenomena Echo Chamber di Media Sosial dan Dampaknya Terhadap Polarisasi Politik bagi Mahasiswa. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 9(2), 121–130. https://pdfs.semanticscholar.org/34cb/5be4e015922ad10e2f91f3ebdedd04b1f942.pdf
Penulis : Wantech Arofiq Huda Firdausyi
Ilustrator : Toha Elfais
Editor : Muthiara ‘Arsy