Oleh: Afifah Khoirunnisa
SEJARAH mencatat berbagai peristiwa penting yang terjadi sekian puluh tahun silam. Catatan yang menjelma menjadi doktrin itu, sekarang disuguhkan pada generasi muda dalam rangkaian cerita hitam-putih buku-buku cetakan sejarah penunjang kurikulum. Meskipun kebenaran sejarahnya masih menjadi perdebatan, tanpa disadari telah membuat pembacanya mempercayai cerita yang mungkin lebih pantas dikatakan fiksi atau dongeng.
Lima puluh satu tahun sudah, peristiwa berdarah Gerakan 30 September (G30S) tahun 1965 menjadi catatan pahit bangsa yang tak terlupakan. Meletusnya G30S menimbulkan spekulasi, anggapan, dan pertanyaan rumit yang tak tuntas terjawab. Bahkan, tim yang dipimpin Taufik Abdullah untuk menulis kembali sejarah Indonesia tampak mengalami kesulitan menentukan pihak yang harus bertanggung jawab atas peristiwa G30S.
Padahal, masyarakat sudah telanjur buta atas dendam yang tak kunjung terbalas dan kebencian luar biasa pada Partai Komunis Indonesia (PKI). Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) sendiri hanya memeriksa sejumlah terdakwa dari beberapa tokoh PKI yang memberi kesaksian dan mengaku terlibat peristiwa G30S. Artinya hanya melibatkan personal, bukan merujuk PKI sebagai partai.
Di samping itu juga muncul fakta-fakta yang saling tumpang tindih dari pengakuan para pelaku maupun saksi mata. Ada yang berdalih peristiwa itu bersumber dari isu Dewan Jenderal yang hendak meng-kup kekuasaan Soekarno. Anggapan lain mengatakan murni persoalan internal Angkatan Darat (AD) mengenai petingginya yang korup. Dari situ jelas, menurut saya, ada oknum lain yang sengaja mengatasnamakan PKI dengan mengkambinghitamkan TNI AD, atau ada oknum PKI yang sengaja dimasukkan untuk mendukung perwira progresif.
Sejak Orde Baru sampai masa reformasi, terkumpul enam versi cerita mengenai G30S. Dulu, semasa Orde Baru, film Pengkhianatan G30S/PKI diputar setiap tahunnya sebagai tontonan wajib pelajar Indonesia. Film dokumenter tersebut bukan bukti otentik. Ia tak dapat dijadikan tumpuan kebenaran sejarah karena cerita yang tersaji penuh drama dan skenario garapan sutradara.
Sejarah G30S yang direpresentasikan dalam film nyatanya ampuh memupuk stigma negatif masyarakat. “PKI adalah musuh abadi.” Semua ini tergantung pemahaman individu dalam menyimpulkannya. “Karena objek ilmu sejarah yakni manusia dan aktivitasnya tidak dapat dianalisis dan ditafsirkan menurut hukum pasti, seperti terjadi pada ilmu alam, dengan demikian tak bisa diterobos pula oleh pengetahuan yang semata-mata rasional belaka, … maka ilmu sejarah mendekati objeknya dengan menghayati,” begitu kata pakar sejarah Van der Meulen (1987). Namun bila penghayatan tersebut telah direkayasa, sudah pasti bukan berisi kejujuran utuh lagi. Sejarah akan berisi kejujuran bila fakta-fakta yang ada saling koheren. Dalam kasus G30S, hal ini adalah cerita rekayasa, karena kesaksian antara pihak satu dengan lainnya tidaklah sama.
Sejarah bukan dokumentasi mati yang bisu, apalagi terpaku terhadap satu pernyataan empiris. Sejarah merupakan bentuk warna-warni kejayaan, kehancuran, kebodohan, romantisme, tragedi, dan sebagainya. Jika Taufik Abdullah dan timnya ingin menentukan versi yang benar tentang siapa dalang dan bagaimana kronologi G30S, maka satu-satunya cara yaitu dengan menyajikan seluruh versi yang ada disertai fakta lengkap dan akurat.
Bila perlu, ada pengkajian ulang, semacam rekonstruksi sejarah G30S dengan pandangan netralitas. Lalu menerbitkan buku versi lain, agar mampu menandingi buku putih peristiwa G30S versi sekretaris pemerintahan Orde Baru. Sebab, jutaan siswa menunggu kejelasan sejarah sebenarnya. Pelurusan sejarah harus dibuka agar pendidikan sejarah di Indonesia tidak terus-terusan tersesat.[]
(Foto dilansir dari: OPINI.id)
Baca juga: Bahasa Indonesia dan Amnesia Sejarah
Afifah Khoirunnisa. Mahasiswi Ilmu Komunikasi, Universitas Sebelas Maret.