Tim Pengabdian kepada Masyarakat Hibah Grup Riset (PKM HGR-UNS) Pusat Penelitian Kependudukan dan Gender (PPKG) Universitas Sebelas Maret (UNS) menggelar sosialisasi dan pendampingan pengisian aplikasi SITIE KEDELAK (Sistem Informasi Evaluasi Kecamatan, Kelurahan/Desa Layak Anak) bagi Kecamatan Delanggu dan seluruh desa di wilayahnya. Kegiatan berlangsung pada Selasa (17/11/2026) pukul 08.00–12.00 WIB di Ruang PKK Desa Gatak, bekerja sama dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AKB) Kabupaten Klaten.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program PKM HGR-UNS berjudul “Pendampingan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kecamatan Delanggu dalam Pengisian Sistem Informasi dan Evaluasi KLA untuk Mewujudkan Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan”, dengan harapan data pemenuhan hak anak di Delanggu terdokumentasi lebih baik dan menjadi dasar perencanaan pembangunan ramah anak. Setiap desa diminta mengirim kepala desa atau sekretaris desa bersama satu operator yang bertanggung jawab atas pengelolaan data dan pengisian aplikasi. Dengan begitu, kegiatan ini dapat menyasar pemerintah kecamatan dan 16 desa di Kecamatan Delanggu.
Dalam sambutannya, Camat Delanggu, Yoenanto Sinung Nugroho, S.T., M.SE., menjelaskan bahwa sosialisasi ini digelar karena pada penilaian evaluasi Kota Layak Anak sebelumnya, isian SITIE KEDELAK Kecamatan Delanggu masih kosong. Artinya, Delanggu belum berkontribusi dalam pengisian aplikasi tersebut. Ia berharap para operator desa dibekali pengetahuan dan kemampuan agar pengisian dapat dilakukan maksimal demi mendukung Klaten meraih peringkat utama dalam evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) 2027. Bukti dukung diharapkan dimasukkan sedikit demi sedikit secara bertahap agar evaluasi tahun depan dapat lebih ringan.
Sesi sosialisasi dibawakan oleh Ketua Tim PKM-HGR, Dr. Rina Herlina Haryanti, S.Sos., M.Si. Ia memaparkan bahwa penilaian KLA oleh Kementerian PPPA mencakup beberapa klaster, termasuk penilaian tingkat desa dan kecamatan. Isian yang kosong membuat Kecamatan Delanggu memperoleh nilai nol, dan hal itu turut berdampak pada penilaian Kabupaten Klaten.
Dari diskusi, terungkap sejumlah alasan desa belum mengisi aplikasi, di antaranya yaitu bingung dalam pengisian, waktu yang terlalu mepet, operator tidak mendapat honor, dan data pendukung belum tersedia. Rina mengingatkan bahwa SITIE KEDELAK memuat 48 pertanyaan yang membutuhkan waktu sekitar satu setengah bulan untuk dijawab, sehingga pengisian tidak boleh dilakukan mendadak. Pengisian aplikasi untuk evaluasi 2027, dengan data tahun 2026, dijadwalkan pada bulan Desember–Januari.
Peserta juga dikenalkan pada enam klaster yang harus diisi, yaitu Kelembagaan; Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; serta Perlindungan Khusus. Setiap klaster membutuhkan bukti dukung yang berbeda, misalnya peraturan desa, surat keputusan forum anak dan gugus tugas, laporan kegiatan beserta daftar hadir, notulensi, dan foto, data akta kelahiran, hingga data kesehatan ibu dan anak dari puskesmas. Dokumen anggaran yang berkaitan dengan kegiatan anak juga perlu ditandatangani dan dicap oleh kepala desa.
Pemetaan awal menunjukkan masih banyak yang perlu dibenahi. Peraturan desa tentang perlindungan anak baru dimiliki Desa Gatak dan Desa Krecek, sedangkan forum anak dan gugus tugas desa layak anak baru terbentuk di Desa Gatak. Meski begitu, tim menegaskan desa cukup mengisi data yang memang ada, seperti dokumentasi kegiatan beserta foto, dan tidak perlu membuat dokumen yang belum ada hanya demi memenuhi isian.
Sebagai tindak lanjut, pendampingan Kecamatan Delanggu akan dipegang langsung oleh Rina, dengan kemungkinan pembentukan grup WhatsApp untuk memantau progres setiap minggu. Pengecekan menyeluruh dijadwalkan pada 15 Desember di FISIP UNS.
Penulis: Tim PKM HGR-UNS, Pusat Penelitian Kependudukan dan Gender (PPKG) UNS
Editor: Muthiara ‘Arsy

